Kebijakan Absurd Kominfo: Akan Blokir Publisher Game yang Tak Berbadan Hukum

By gamerismeID 3 Min Read

Pada 26 Januari 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia mengumumkan serangkaian aturan baru yang dirancang untuk mengatur industri game di Tanah Air. Salah satu poin utama dari aturan baru tersebut adalah kewajiban bagi publisher game yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki badan hukum.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, berkata bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab secara hukum atas produk-produk yang mereka hasilkan.

Kominfo saat ini tengah memperkuat Peraturan Menteri (Permen) game, yang akan menuntut agar publisher game memiliki keberadaan resmi di Indonesia. Aturan ini sedang dalam proses pemberian nomor di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham), sebagai langkah konkret untuk mewujudkan ketertiban dalam industri game di Tanah Air.

Baca Juga  13 Urutan Assassins Creed Berdasarkan Kronologi dan Tahun Rilis

Lebih fokus pada publisher, bukan developer

Samuel menegaskan bahwa aturan yang diumumkan lebih fokus pada peran publisher game daripada developer yang mengembangkan game tersebut. Oleh karena itu, ruang gerak developer-developer lokal yang belum memiliki badan hukum tidak akan tertutup.

“Kalau game sudah jadi, kan perlu dibublikasikan supaya bisa diakses. Ada pembayaran, top up, segala macam. Misal Mobile Legends ya. Nah publisher-nya (Moonton) harus ada PT di Indonesia, itu sesuai aturan yang ada,” tutur Samuel.

Rating game juga menjadi fokus dalam aturan baru ini. Setiap game diharuskan memiliki rating yang sesuai dengan batasan umur pemain, mulai dari semua umur, untuk umur 13, 18, dan seterusnya. Untuk hal ini, Kominfo akan menyerahkannya kepada pihak ketiga.

Baca Juga  DLC Final Fantasy XVI - The Rising Tide: Tanggal Rilis dan Harga

Regulasi baru ini tidak hanya diambil sebagai respons terhadap pertumbuhan industri game yang pesat di Indonesia, tetapi juga sebagai langkah untuk membangun ekosistem yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Kontroversi

Meskipun aturan baru ini memberikan tantangan bagi publisher game yang sudah beroperasi di Indonesia, Kominfo memberikan waktu untuk penyesuaian, termasuk bagi para publisher yang sudah cukup lama beroperasi.

Namun, kebijakan baru ini tetap berpotensi menimbulkan kontroversi, terutama bagi para developer lokal. Jika mereka hendak bekerja sama dengan publisher luar negeri misalnya, akan muncul masalah mengingat publisher tersebut harus berbadan hukum Indonesia terlebih dahulu.

Baca Juga  Apakah Game Total Football Bisa Offline?

Hingga berita ini ditulis, Kominfo belum mengeluarkan rilis tambahan terkait kebijakan yang mewajibkan publisher untuk memiliki badan hukum resmi di Indonesia.

TAGGED:
Share This Article
Follow:
Gamerisme adalah situs berita, event, dan promo terkait video game terdepan di Indonesia. Temukan juga konten menarik lain seperti listicle dan konten interaktif yang tidak akan kamu temukan di situs lain.
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Dilarang copy paste!